Walau sebenarnya pertanyaan umum begitu simpel, benarkah dokumen TPF Munir masihlah di tangan SBY serta tak diserahkan melalui Mensetneg? Lantas dimana dokumen itu? Namun dua pertanyaan itu tidak sukses dijawab dengan cara terang, SBY tidak ingin mengaku kalau dokumen TPF Munir memanglah diserahkan dengan cara pribadi ke SBY segera, bukanlah mensetneg. Cobalah cermati tweetnya di gambar atas.
Dua hari berlalu, hari ini SBY baru buka nada, itupun masihlah butuh didampingi beberapa bekas.
“Setelah kami kerjakan riset, termasuk juga melibatkan bekas ketua serta anggota TPF Munir, dipercaya kalau copy itu sesuai sama naskah aslinya, ” tutur Sudi waktu membacakan naskah pernyataan pers mengenai tindak lanjut temuan TPF Munir yang disusun SBY berbarengan dengan sebagian petinggi KIB di tempat tinggal SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).
Saya sebagai rakyat yang berpendidikan serta tak bodoh, begitu tersinggung dengan SBY serta kabinetnya. Mereka beberapa terang menilainya rakyat Indonesia sangat bodoh hingga ingin yakin dengan pernyataan persnya.
Logika saja, mana dapat mereka meyakinkan copy dokumen yaitu sama juga dengan aslinya? Sesaat aslinya mereka tak pegang serta tak tau ada dimana. Lantas bagaimana caranya meyakinkan? Pernyataan Sudi serta kabinet SBY terang berbuat tidak etis nalar rakyat Indonesia.
“Sungguhpun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketahui, copy naskah laporan komplit bakal kami serahkan ke pemerintah yang saat ini, ” kata Sudi.
“Saya yakinkan kalau yang kami kerjakan dahulu yaitu langkah aksi yang juga serius, yang sungguh-sungguh. Intinya dalam konteks penegakkan hukum, pasti yang kami kerjakan dahulu yaitu sesuai sama batas-batas kewenangan seseorang petinggi eksekutif, termasuk juga kewenangan yang dipunyai oleh beberapa penyelidik, penyidik serta penuntut dalam makna kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, ” terang SBY.
Dua pernyataan bekas Presiden serta bekas petinggi ini lagi-lagi berbuat tidak etis nalar standard kita. Pak Sudi telah mengaku dokumennya hilang. Sesaat SBY menerangkan kalau dahulu dia serius menanganinya. Tolong bantu saya tahu, sedikit saja, bagaimana dapat SBY dengan tanpa ada rasa bersalah mencitrakan dianya telah bekerja serius, sesaat dokumennya hilang. Dimana letak keseriusannya bila dokumen saja dia tidak dapat jagalah? Misal SBY ini karyawan saya, hari ini tentu telah saya polisikan sebab menyingkirkan dokumen utama.
TPF pembunuhan Munir ini begitu serius serta utama, mengenai nyawa orang yang berniat dibunuh di negara demokrasi.
screenshot_2016-10-25-17-24-00-1
SBY didampingi bekas Menko Polhukam Djoko Suyanto, bekas Kepala BIN Syamsir Siregar, bekas Sekretaris Kabinet serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, bekas Kapolri Jenderal purn Bambang Hendarso Danuri, serta bekas ketua TPF Munir Brigjen Purn Marsudi Hanafi, tidak dapat menerangkan kenapa dokumen utama TPF pembunuhan Munir hilang? Mereka cuma menyampaikan hilang, titik.
“Kami tetaplah lakukan penelusuran atas kehadiran naskah laporan yang asli. Pada pihak-pihak yang berkaitan, kami mengharapkan juga lakukan hal yang sama, ” kata Sudi.
Pernyataan Sudi ini lagi-lagi bikin saya mual. Sebab begini, Yusril telah menyebutkan kalau TPF pembunuhan Munir diserahkan segera pada SBY sebagai Presiden waktu itu. Dokumen tak diserahkan melalui Kemensetneg seperti sewajarnya. Berarti, bila dokumen itu hilang, bermakna SBY yang menyingkirkan.
Bila saat ini beberapa menteri SBY ingin temani, itu mesti terang dahulu kemampuannya sebagai apa. Apakah mereka tau dokumen itu? Sebab dokumen TPF diserahkan segera pada SBY, tak lewat beberapa menteri. Lantas buat apa mereka ada disana? Ingin menerangkan? Apa yang ingin diterangkan bila mereka tak tau.
Jadi ingin menelusuri? Ini apa-apaan? Semestinya diterangkan dahulu, dokumen itu siapa yang menyingkirkan? Apakah terkecuali SBY ada yang pernah pegang? Ini mesti terang. Bila Pak Sudi memohon pihak-pihak berkaitan menelusuri, ini terang seruan orang bodoh pada orang bodoh. Keadaannya seperti ada supir yang minta tolong dicarikan kunci mobilnya yang hilang. Namun yang si supir ini tak tau siapa yang menyingkirkan kunci mobilnya, tak tau juga siapa yang memegang kuncinya paling akhir kali, tak tau dimana hilangnya. Bila anda hingga ingin menolong si supir, bermakna anda lebih guooooblok dari kerbau sinting. Asli. Telah kerbau, sinting lagi.
SBY serta kabinetnya mesti terang dahulu dokumen itu dipegang siapa? Benarkah cuma SBY yang pengang? lantaran menurut Yusril diserahkan segera ke SBY. Baru kemudian dapat bertanya SBY kurang lebih hilang dimana. Bila salah, mari diluruskan dahulu.
SBY juga baiknya minum aqua dahulu agar konsentrasi. Umum tengah bertanya dokumen TPF, bukanlah narasi Munir dibunuh waktu dianya masihlah Capres serta seakan-akan ingin terlepas tanggung jawab. Kita ini tengah bertanya dokumen TPF. Bila memanglah menyingkirkan dokumen itu, baiknya mengakui saja sendiri, janganlah jadi menyuruh Sudi Silalahi.
Tangkap SBY serta Kabinetnya
Saya kurang tau masalah hukum, namun masalah menyingkirkan dokumen utama negara tentu ditata oleh undang-undang. Apakah ini relevan atau tak, saya fikir UU ini cukup terkait. Tetapi bila salah, tolong dicarikan UUnya yang dapat menjerat orang yang menyingkirkan dokumen, UU No 14 th. 2008 pasal 53 berbunyi :
Tiap-tiap Orang yang dengan berniat serta melawan hukum menghancurkan, mengakibatkan kerusakan, serta/atau menyingkirkan dokumen Info Umum berbentuk media apapun yang dilindungi negara serta/atau yang terkait dengan kebutuhan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) th. serta/atau pidana denda paling banyak Rp10. 000. 000, 00 (sepuluh juta rupiah).
Berarti, sesudah pertanyaan simpel siapa yang menyingkirkan? Siapapun yang memegang dokumen itu? Bila memanglah ada yang pegang terkecuali SBY, siapa yang paling akhir? Barulah lalu kita masuk pada penelusuran. Apakah yang butuh di tangkap serta dituntut cuma SBY atau berbarengan sebagian menterinya?
Bila Sudi Silalahi ingin menyerahkan dokumen copy pada pemerintahan Jokowi, baiknya tak perlu di buka ke umum dahulu sebelumnya dokumen yang asli diketemukan, sebab ini info peka. Bagaimanapun dokumen copy itu mungkin versus yang belum sama persis dengan aslinya. Ada potensi salah. Jadi baiknya Jokowi tetaplah menagih yang aslinya. Bila yang asli tetaplah tak diketemukan lagi, jadi terang SBY serta jajarannya mesti bertanggungjawab.
Paling akhir, lepas dari semuanya bahasan dalam artikel ini, sesungguhnya masalah TPF Munir jadi contoh kongkrit begitu buruknya pemerintahan SBY 10 th. waktu lalu. Amatir serta main-main. Dokumen utama diserahkan segera ke SBY serta Kemensetneg tak terima dokumennya. Serupa seperti penjual bakso keliling, bayar segera ke yang dorong gerobak tanpa ada melibatkan kasir.
Demikianlah kura-kura.