Massa Komunitas Umat Islam yang siang ini demonstrasi anti Partai Komunis Indonesia di tugu Monas, Jakarta Pusat, membawa beragam jenis spanduk. Spanduk-spanduk itu untuk menampik kebangkitan komunisme.
Namun, ada beberapa spanduk yang topiknya lain. Isi spanduk yang menarik perhatian itu yaitu : Ahok tidak pantes tinggal di DKI, Ahok lebih layak tonggal di bui, lantaran Ahok sukai korupsi,,,, '
Spanduk lain yang dibawa demonstran menyinggung dinamika politik mendekati pilkada Jakarta periode 2017-2022.
MK Mesti Siaga Judicial Review UU Pilkada Disusupi Tangan Lain
#Gubernur Muslim untuk Jakarta, Menuju Jakarta Barokah, bersih, serta beradab, sekian tulisan spanduk itu.
Tindakan massa yang dinamakan sebagai apel siaga nasional pada ancaman PKI siang ini di pimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab serta Ketua DPP Gerakan Bela Negara Mayjen (purn) Budi Sudjana.
Mereka menyampaikan anggotanya siap mengganyang komunissme.
Monas Dikepung Massa Anti PKI, Rizieq serta Bekas Jenderal Ikut
" Siap ganyang PKI, siap berkorban untuk ganyang PKI. Siapa yang bunuh Ulama,? PKI, siapa yang bunuh jenderal kita? PKI. PKI itu jahat, serta mesti diganyang. Kita siap razia atribut-atribut PKI, kita siap melarang kegaitan-kegiatan PKI, " kata Rizieq.
Sesudah tindakan di Monas, mereka berubah ke depan Istana Merdeka. Mereka menekan Presiden Joko Widodo jangan sampai berdamai dengan PKI.
Perbincangan mengenai PKI mengemuka lagi sesudah berjalan simposium nasional bertopik Membedah Tragedi 1965 yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) serta Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yaitu Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus adalah Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Komunitas Solidaritas Anak Bangsa dan di dukung Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum serta Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Apabila Ahok Bicara mengenai Pahlawan
Simposium itu semangatnya mendorong negara lakukan rekonsiliasi dengan korban momen 1965.
Selang beberapa saat, nampak simposium baru yang semangatnya untuk menampik rekonsiliasi seperti yang dikehendaki simposium di Aryaduta. Yaitu, simposium nasional bertopik Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia serta Ideologi yang diadakan di Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) serta Kamis (2/6/2016). Simposium anti PKI ini diketuai Letnan Jenderal (Purn) TNI Kiki Syahnakri.
Wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyalahkan pemerintah atas timbulnya masalah kebangkitan PKI belakangan ini. Fadli menilainya pemerintah turut ikut serta mengangkat permasalahan yang sesungguhnya telah usai.
" Yang bikin kekisruhan dari pertama pemerintah, pemerintah mengangkat satu permasalahan yang sesungguhnya telah usai, " kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Menurut Fadli rekonsiliasi di tingkat orang-orang telah terbangun hingga pemerintah tak perlu mencari-cari siapa sebagai korban serta siapa sebagai pelaku.
" Tak perlu lagi rekonsiliasi yang mengangkat-angkat siapa sebagai korban, siapa sebagai pelaku, " papar Fadli.
" Lantaran waktu itu, kan kondisinya yaitu chaos, terkadang ada kondisi pada membunuh serta dibunuh. Itu yang dikisahkan, saya belum lahir, " Fadli memberikan.
Fadli menyampaikan sekarang ini telah tak ada lagi diskriminasi pada mereka yang dicurigai sebagai ikut serta PKI. Anak cucu mereka juga telah diberikan keleluasaan memperoleh hak sebagai warga negara Indonesia.
Tidak sama di jaman Orde Baru yang memanglah membatasi hak beberapa orang yang terindikasi sebagai anggota serta keluarga PKI.
" Jadi untuk apa? Toh tak ada lagi diskriminasi pada mereka. Tak ada lagi kematian perdata atau apa. Dahulu, kan memanglah pernah satu saat, di zaman Orde Baru mereka ditandai dengan eks tapol dsb. Namun, kan telah tak ada, mereka ingin turut di DPR juga bisa, jadi telah cair, " papar Fadli.
Menurut Fadli momen 65 cukup jadikan sisi dari histori serta di ambil hikmahnya.
" Rekonsiliasi yang telah cair lebih 50 th. ini semestinya ya telah jalan, kita ingat sebagai sisi dari pelajaran histori, di ambil hikmahnya, " kata Fadli.
Ketua Setara Institute Hendardi mulai bicara tentang ramainya razia pada pemakaian lambang palu arit, menyusul beberapa larangan pada aktivitas yang mempromosikan pengungkapan kebenaran momen 1965 belakangan ini.
Hendari mengira propaganda mengenai kebangkitan PKI yang mengaitkan beberapa aktivitas yang mempromosikan pengungkapan kebenaran momen 1965, baik lewat film, diskusi, serta penerbitan buku, adalah desain pihak-pihak yg tidak bertanggungjawab untuk mengadu domba orang-orang, menghambat kemauan negara lakukan rekonsiliasi, serta membetulkan semua pembatasan serta persekusi kebebasan sipil.
Hendardi memberikan penyebaran stigma PKI pada sebagian aktivitas sudah menghidupkan kebencian orang pada bebrapa usaha persuasif, dialogis, serta solutif untuk pemenuhan hak-hak korban momen 1965.
" Agak ganjil saat TNI serta Polri terasa confirm kalau PKI bakal bangkit, walau sebenarnya mereka mempunyai intelijen yang dapat memberi info akurat tentang fenomena dibalik beragam pembatasan serta persekusi atas kebebasan berekspresi, memiliki pendapat, serta berkumpul yang dalam tiga bln. paling akhir selalu berlangsung, " kata Hendardi pada Nada. com, Rabu (11/5/2016).
Hendardi menyampaikan kelompok pemula juga sesungguhnya sangsi bakal propaganda kebangkitan PKI, mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang makin demokratis.
Di segi lain, kata dia, PKI sebagai satu partai juga tidak mungkin dapat berdiri di Indonesia. Menurutnya, sikap TNI serta Polri yang ikut mereproduksi propaganda itu tunjukkan kalau intelijen mereka tak bekerja.
" Atau mungkin saja malah pihak TNI yaitu sisi dari grup yang lakukan penolakan atas usaha orang-orang sipil mendorong pengungkapan kebenaran. Kondisi ini terang tak produktif untuk praktek demokrasi serta pemajuan HAM. Terlebih statement-statement Menhan RI umpamanya, bukanlah jadi menyejukkan, namun jadi menebarkan kebencian serta menguatkan segregasi sosial, " tuturnya.
Hendardi memberikan umum butuh tahu kalau korban dari propaganda tidak cuma korban 1965, namun kebebasan sipil warga. Bahkan juga, mereka yg tidak mengulas masalah PKI juga dipersekusi dengan stigma yang sama.
" Jokowi baiknya selekasnya berlaku masalah gagasan membuat skema penuntasan pelanggaran HAM berat saat lantas, hingga dinamika serta kohesi sosial tak rusak akibat propaganda-propaganda yg tidak berdasarkan, " kata Hendardi.