Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberlakukan skema pengurusan sertifikat untuk perseorangan atau perusahaan lewat loket-loket BPN.
Menurut Menteri ATR/BPN dengan mengurusi sendiri, tak ada perwakilan atau bahkan calo, system penerbitan sertifikat jadi lebih gampang.
“Pertama, datang ke loket BPN, nantinya diberi barcode atau PIN. Jika ketemu si A, si B ya kita susah (mencarinya), ” papar Ferry di Garut, Jawa Barat, Rabu (13/4/2016).
Ia menerangkan, bila beberapa orang mengurus sendiri ke loket BPN serta disuruh membayar sebagian dana, mintakan buktinya.
Pasalnya, semuanya besaran cost service pertanahan telah ditata dalam Ketetapan Pemerintah (PP) Nomer 128 Th. 2015 tentang Type Penerimaan Negara Tidaklah Pajak (PNBP).
PP ini jadi standard cost yang ditetapkan untuk administrasi mengurusi tanah yaitu Rp 50. 000.
Waktu sebagian orang telah dapatkan barcode atau PIN, harusnya administrasi usai maksimal 7 hari. Bila di hari ke-8 belum selesai, orang-orang dapat mengemukakan kembali ke BPN.
“Kami dapat lacak karenanya ada barcode lewat langkah on-line. Oleh karena itu jika beli tanah, ajukan pertanyaan BPN, ” papar Ferry.
Oknum BPN bakal ditindak
Diluar itu, berkaitan ada oknum BPN yang memohon sebagian cost diluar dari ketetapan yang berlaku, Ferry menyebutkan bakal berikan sanksi.
Pemungutan dana diluar dari ketetapan ini, menurutnya, masuk dalam group korupsi serta mesti selekasnya ditindak.
Karenanya, Ferry mengimbau sebagian orang supaya akan tidak memikirkan negatif permasalahan BPN yang senantiasa memungut dana besar atau mengeluarkan sertifikat kurun saat lama.
“Kalau kita terus-menerus pikirkan BPN lama mengurusiinya, itu sinyal tanda orang yang umumnya mnghindri ke BPN. Kami tantang datang sendiri ke BPN, selekasnya serta janganlah diwakili, ” ucap Ferry.
Silakan sharing info ini pada semuanya rekanan, keluarga serta semuanya yang anda kenal.